LUBUK LINGGAU, – Gerakan Pemuda Demokrasi, Musi Rawas, Lubuk Linggau dan Muratara (GPD-MLM), angkat bicara terkait temuan BPK, senilai ratusan juta, khususnya soal perjalanan dinas terindikasi tidak dilaksanakan alias fiktif yang terjadi pada Inspektorat Kota Lubuk Linggau.
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan, mengungkapkan, terdapat perjalanan dinas pada Inspektorat Kota Lubuk Linggau berindikasi tidak dilaksanakan.
Hal ini diungkapkan BPK pada hasil auditnya terhadap realisasi belanja perjalanan dinas pada 8 SKPD di Lubuk Linggau.
“Berdasarkan hasil pemeriksaan, terdapat pelaksana perjalanan dinas yang tidak melakukan kunjungan sesuai surat tugas,” terang BPK dalam temuannya.
Rike Dwi Putra, Ketua Gerakan Pemuda Demokrasi (GPD MLM), terkait temuan BPK tersebut menilai seharusnya Inspektorat yang melakukan pengawasan internal dengan fungsi, melakukan Audit, Review, Evaluasi, Pemantauan (monitoring), Pemeriksaan Khusus (riksus), Pembinaan dan Pengawasan ASN, dan Reformasi Birokrasi serta Anti Korupsi wajib memberikan contoh, bukan malah melakukan kesalahan.
“Ini adalah preseden buruk yang dilakukan Inspektorat, serta tidak mencerminkan tugas yang baik,” ungkapnya, Senin (19/05/2025).
Lanjutnya, Inspektorat Lubuk Linggau telah gagal menjalankan tugas dan fungsinya dan tidak menjaga marwah baik sebagai lembaga yang mengayomi dan mengontrol seluruh OPD yang ada di Kota Lubuk Linggau.
“Kita berharap kepada APH untuk bisa melakukan pemeriksaan terhadap Dinas Inspektorat Lubuk Linggau,” Tegas Rike Dwi Putra.
Sementara itu, Inspektur Inspektorat Kota Lubuk Linggau saat dikonfirmasi melalui pesan whatshap belum ada jawaban sampai berita ini ditayangkan.(Tim).
