Lubuk Linggau – Memanasnya ketegangan antara Amerika Serikat dan Iran kembali memicu kekhawatiran dunia internasional. Konflik yang berkembang dinilai tidak hanya berdampak pada kawasan Timur Tengah, tetapi juga berpotensi mengganggu stabilitas ekonomi global, termasuk negara-negara berkembang seperti Indonesia, Senin (2/3/2026).
Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Kota Lubuk Linggau menilai pemerintah Indonesia harus bersikap hati-hati dan konsisten dalam menjalankan politik luar negeri bebas aktif. Ketua DPC GMNI Lubuklinggau, Pirman Rahmadandi, menegaskan bahwa Indonesia tidak boleh terseret dalam pusaran kepentingan geopolitik negara-negara adidaya.
Ia menyoroti pernyataan Prabowo Subianto yang menawarkan diri sebagai mediator dalam konflik tersebut, langkah itu perlu dibuktikan dengan konsistensi sikap politik luar negeri yang berlandaskan kepentingan nasional.
“Indonesia harus tetap berpegang pada prinsip bebas aktif dan berani bersikap tegas terhadap segala bentuk agresi maupun intervensi. Jangan sampai langkah diplomasi hanya menjadi manuver yang berorientasi pada citra,” ujar Pirman.
Di sisi lain, GMNI juga menyoroti kebijakan domestik pemerintah, khususnya Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan pembentukan Koperasi Merah Putih. GMNI menilai program MBG berpotensi menjadi proyek anggaran besar apabila tidak disertai peta jalan ekonomi yang jelas dan penguatan sektor produksi nasional.
“Jangan sampai MBG menjadi kebijakan karitatif yang meninabobokan rakyat, sementara akar persoalan kemiskinan dan pengangguran tidak disentuh secara struktural,” tegasnya.
Terkait Koperasi Merah Putih, GMNI menilai koperasi seharusnya tidak hanya berhenti pada pembentukan badan hukum secara administratif. Menurut mereka, koperasi harus dibangun dengan penguatan kapasitas sumber daya manusia, transparansi keuangan, serta sistem pengawasan yang independen agar benar-benar menjadi pilar kemandirian ekonomi rakyat.
GMNI Lubuk Linggau menegaskan bahwa di tengah situasi global yang tidak menentu, negara harus hadir melalui kebijakan yang memperkuat fondasi produksi nasional, mendorong pertumbuhan industri dalam negeri, serta membuka lapangan kerja yang berkelanjutan.
“Kami akan terus mengawal kebijakan pemerintah secara kritis dan konstruktif, sejalan dengan semangat perjuangan dalam menjaga kedaulatan dan kemandirian ekonomi bangsa, ” pungkasnya. (Rilis/Angga).
